Pendidikan Kewarganegaraan

PEMBAHASAN

1. Kompetensi Kuliah Pendidikan Kewiraan

1. Kecintaan pada Tanah Air

Memiliki kemampuan untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan Wilayah Kesatuan republik Indonesia dari berbagai Hambatan, Tantangan, Ancaman, Gangguan.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Indonesia

·         Mematuhi segala aturan, norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.

·         Memiliki kepekaan dan menyadari hak, kewajiban serta tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara.

·         Ikut berperan serta dalam setiap kegiatan kenegaraan dan tidak bersikap apatis, seperti berpartisipasi dalam pemilu dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan serta mengoreksi kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

3. Keyakinan Ideologi Pancasila

·         Mempercayai Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar moral atau norma serta sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

·         Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari - hari.

4. Rela Berkorban untuk Bangsa

Bersedia berkorban jiwa raga, harta, tenaga dan pikiran demi kepentingan bangsa bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Bagan / Struktur Ketahanan Nasional

 

 

MEMBAHAYAKAN :

Ø  Integritas

Ø  Identitas

Ø  Kelangsungan Hidup

Ø  Perjuangan untuk mengejartujuan nasional

Penjelasan

Ketahanan nasional ialah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa / Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Ø  Hambatan adalah suatu usaha yang berasal dari dalam diri yang bertujuan untuk melemahkan, menghambat atau menghalangi kebijaksanan dan dilakukan tidak secara konsepsional.

Ø  Tantangan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.

Ø  Ancaman adalah suatu usaha yang bersifat merusak, mengancam dan merubah suatu kebijaksanaan dengan konsepsional, kriminal maupun politik.

Ø  Gangguan adalah suatu usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan dan menghalangi kebijaksanaan dan dilaksanakan tidak secara konsepsional.

Ø  Keuletan adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan diiringi kemauan keras di dalam mempergunakan segala kemungkinan dan kemampuan dan kecakapan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan.

Ø  Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang dapat bertahan dan kuat menanggulangi beban.

Ø  Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik secara sosial, alamiah , potensi maupun fungsional.

Ø  Identitas adalah ciri khas dari suatu Negara dilihat secara holistic (keseluruhan) yaitu Negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, tujuan nasional serta peranan yang dimainkannya di dalam dunia internasional.

Tujuan Ketahanan Nasional

Tujuan penyelenggaraaan ketahahan nasional adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara di dalam rangka mewujudkan cita-cita mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional sendiri berfungsi memberi pengarahan,motivasi dan identitas nasional yang meangsang, mendorong, mengaarahkan usaha-usaha nasional. Tujuan nasional berintikan landasan falsafah Negara yang mengandung sejumlah nilai sosial budaya, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang hendak dibina.

2. Daftar Peristiwa Sejarah

1.      Kelompok Pejuang

Kronologis Peristiwa

§  Tanggal 7 Agustus 1945 pemerintahan Jepang membentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang yang terdiri atas beberapa tokoh pergerakan dan golongan minoritas. Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dan Mr. A. Soebardjo sebagai penasihat.

§  Tanggal 8 Agustus 1945, ketua PPKI yakni Ir. Soekarno, Hatta dan Radjiman Widyodiningrat (mantan ketua BPUPKI) menerima panggilan Marsekal Terauchi, panglima tentara Jepang kawasan Asia Tenggara untuk datang ke markas besarnya di Dalath (Vietnam Selatan).

§  Tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat didampingi oleh 2 pejabat Gunsel Kanba (kantor pemerintahan militer), Kolonel Nomura dan Miyoshi. Dalam pertemuan di Dalath, Marsekal Terauchi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah dapat diumumkan apabila persiapannya sudah selesai.

§  Tanggal 14 agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta disambut Sutan Syahrir yang menyampaikan berita kekalah Jepang yang didengarnya dari siaran radio luar negeri. Sutan Syahrir menyarankan agar Ir. Soekarno menyatakan kemerdekaan atas  nama bangsa Indonesia, saran itu ditolak Soekarno-Hatta.

§  Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di jalan Cikini No. 71 . Rapat memutuskan bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ikut campur bangsa lain.

§  Tanggal 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta beserta keluarga dibawa oleh golongan pemuda ke markas tentara PETA di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal itu menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin pergerakan di Jakarta. Soebardjo berusaha mengetahui di mana mereka berada. Setelah memperoleh informasi kedua tokoh tersebut baik-baik saja. Setelah Soebardjo memeberikan jaminan kepada komandan PETA bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesokan harinya, Soebardjo diperbolehkan membawa mereka ke Jakarta malam itu juga.

§  Malam itu juga Soekarno dan Hatta dibawa ke tempat Laksamana Meida di Jalan Imam Bonjol No. 1 untuk merumuskan naskah Proklamasi.

§  Tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi dengan disaksikan oleh tokoh pergerakan dan pemuda, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

2.      Peristiwa 10 November 1945

Hotel oranye disurabaya tahun 1911

                    

Brigadir Jendral Aubertin Mallabay                              Bung Tomo

Pertempuran di Surabaya pada dasarnya merupakan penolakan para pemuda Surabaya terhadap pemaksaan kehendak tentara sekutu. Tentara sekutu menggunakan peristiwa hilangnya Brigadir Jenderal Mallabay, salah seorang tentara Inggris untuk menyerang Surabaya. Ultimatum yang dikeluarkan oleh sekutu terhadap penduduk Surabaya, dari ultimatum tersebut menunjukkan pada kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang mudah digertak.

Pada tanggal 10 November 1945 kota Surabaya mulai dilanda prahara, meriam kapal laut, pesawat pembom yang dikerahkan sekutu mulai membakar Surabaya. Di bawah komando Bung Tomo, melalui siaran radio dan pimpinan lainnya. Perjuangan pemuda Surabaya sempat merepotkan pasukan sekutu sehingga mereka terpaksa meminta bantuan kepada Soekarno-Hatta untuk menangani peperangan tersebut.

Dengan persenjataan yang tidak seimbang, akhirnya para pemuda Surabaya berhasil mempertahankan kotanya selama kurang lebih satu tahun. Sebagai penghargaan rakyat Indonesia kepada kepahlawanan arek - arek Surabaya dalam perjuangannya, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai hari pahlawan.

              

mobil buick Mallabay meledak                        Jembatan merah                                 

 di dekat gedung internatio dan

jembatan merah Surabaya

3.      Pemberontakan PKI Muso / Madiun (1948)

Amir Syarifudin dan Suripno ketika ditangkap oleh TNI

Sejak berlakunya cabinet parlementer pada tanggal 14 November 1945 telah terjadi beberapa gejolak social di daerah Indonesia. Diantaranya gejolak yang paling berbahaya bagi keselamatan bangsa dan Negara adalah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahunnn 1948.

Kekuatan PKI makin bertambah besar setelah kedatangan Muso dari Uni Soviet. Muso berusaha menarik simpatik rakyat propaganda anti imperialisme Belanda. Selanjutnya Muso mengusulkan dibentuknya Front Nasional yaitu penggabungan antara kekuatan nasional, politik dan perorangan yang berjiwa anti imperialis. Muso mulai melancarkan aksi konfrontasi terhadap pemerintahan cabinet Hatta dan berusaha keras menjauhkannya.

Pada tanggal 18 September 1948 sebagai puncak awal dari aksi PKI, PKI mengadakan pemberontakan di Madiun. Para tokoh PKI mengumumkan bardirinya Soviet Republik Indonesia bertujuan untuk meruntuhkan RI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila. Akhirnya seluruh keresidenan Madiun dan beberapa keresidenan pasti berhasil dikuasai oleh pemberontak.

Pemberontakan PKI Madiun sudah merembet ke kota-kota lainnya, dan akhirnya memaksa pemerintahan RI bersikap tegas. Soekarno-Hatta dalam pidatonya mengajak rakyat untuk menentukan sikap memilih Sooekarno-Hatta atau Muso pada tanggal 30 September 1948. Daerah-daerah yang dikuasainya seperti Madiun dan sekitarnya telah direbut kembali oleh pemerintah. Muso tetembak mati, sedangkan tokoh-tokoh seperti Amir Syarifudin behasil di tangkap di hutan Ngrermbe Grobogan, Purwodadi. Pemberontakan PKI di Madiun telah berhasil ditumpas, namun bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang beusaha menegakkan kembali pemerintahan di Indonesia.

4.      Aksi Belanda (1946 - 1948)

Pada tanggal 10-15 November 1946 keputusan Linggarjati telah dilaksanakan dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 belum memuaskan pihak Belanda. Belanda menjadikan perundangan Linggarjati sebagai dalih untuk menghancurkan Negara RI dengan melakukan aksi polisional. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi serangan yang disebut Agresi Militer Belanda pertama. Aksi itu dilaksanakan setelah tuntutan-tuntutan Belanda yang tidak mungkin dipenuhi oleh Negara RI. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain :

§  RI - Belanda membentuk pemerintahan AD Intern bersama.

§  RI - Belanda mengeluarkan mata uang bersama dan membentuk lembaga devisa bersama.

§  RI - Belanda mengadakan pengawasan bersama atas ekspor dan impor.

§  RI harus mengirim beras kepada rakyat yang wilayahnya diduduki oleh Belanda.

Agar Belanda mendapatkan simpati dari negara-negara lain, kemudian dewan keamanan PBB memerintahkan kepada RI dan Belanda untuk melaksanakan gencatan senjata. Gencatan senjata dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu Agresi Militer Belanda kedua dilancarkan ke Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1948. Agresi yang kedua ini menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Konferensi Asia dilaksankan di New Delhi atas perkara Myanmar dan India bertujuan untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia.Dari pihak PBB mengganti nama menjadi UNCI yang kemudian mengantarkan Indonesia dan Belanda ke perundingan Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1948.

Selain bantuan internasional untuk menyelesaikan agresi tersebut, peran serta para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan juga sangat berpengaruh. Dengan perang Gerilya, para pahlawan kita berhasil mempertahankan kedaulatan dari bangsa lain.

5.      RIS (1949)

Konfrensi meja bundar

a)      Indonesia menjadi anggota serikat setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Denhag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.

b)      KMB menghasilkan 3 induk persetujuan yaitu :

-          Piagam penyerahan kedaulatan

-          Piagam Uni-Netherland dan lampiran persetujuan pemerintah Belanda dan RI serikat.

-          Persetujuan peralihan yang membuat peralihan-peralihan yang bertahan dengan penyerahan kedaulatan.

c)      Rancangan konstitusi RIS diratifikasi pada tanggal 4 Desember 1949

d)     Upacara penandatanganan akte penyerahan baik di Indonesia maupun di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

e)      Bentuk Negara pada massa konstitusi RIS 1949 adalah serikat atau pederasi, merupakan bentuk Negara gabungan dari beberapa Negara yang menjadi negara-negara bagian dari Negara serikat itu.

f)       Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemmerintahan bersama-sama dengan DPR dan senat.

g)      Kesimpulan konstitusi RIS 1949 merupakan hambatan atau gabungan dari perjuangan Indonesia dalam hubungannya dalam ketahanan nasional.

6.      UUDS (1951 - 1956)

UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) digunakan pada saat Indonesia berbentuk NKRI. UUDS disusun pada tanggal 20 Juli 1950 an berlaku pada kurun waktu 1950 - 1959.

System pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah Demokrasi Leberal sesuai dengan UUDS. Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementermerupakan tiruan dari system pemerintahan yang berlaku di Eropa Barat. System demokrasi parlementer memungkinkan terjadinya peersaingan antara partai untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Dalam demokrasi liberal kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai-partai. Empat partai besar pada waktu itu :

§  PKI ( Partai Komunis Indonesia )

§  Masyumi

§  NU ( Nahdatul Ulama )

§  PNI ( Partai Nasional Indonesia )

Sejak belakunya UUDS  (1950 - 1959) partai - partai melalui parlemen sering kali menjatuhkan. Mosi tidak percaya pada kabinet, walaupun tahun 1955 pernah melaksanakan pemilu pertama, namun disegala bidang terjadi instabilisasi.

Cara mengatasi masalah ini presiden memerintahkan konstituante untuk menyusun UUD yang baru, namun konstituante tidak berhasil melaksanakannya. Pada tanggal 5 juli 1959 keluarnya dekrit presiden yang  berbunyi:

§  Membubarkan konstituante.

§  Pembentukan MPRS dan DPRS.

§  Kembali pada UUD 1945.

Dengan keluarnya dekrit presiden sekaligus mengahiri sistem politik liberal yang kemudian diganti dengan sistem demokrasi terpimpin dan belakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS ( 1950 ).

7.      DI / TII

S.M. Kartosuwiryo

Darul Islam ( DI ) pada awalnya didirikan oleh  S.M. kartosuwiryo dengan tujuan menentang penjajah belanda di Indonesia. DI mengadakan perlawanan terhadap pemerintah belanda. Ketika tentara siliwangi mengadakan Long march untuk mentaati perjanjian renville DI dipimpin oleh Kartosuwiro memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia ( NII ) pada tanaggal 17 agustus 1945.

DI / TII merupakan masalah politik dan militer yang ditimbulkan oleh golongan ekstern yang ingin menyingkirkan pancasila sebagai dasar negara dan membentuk negara islam. Golongan DI / TII juga menyebar ke berbagai daerah seperti :

a)      DI / TII di Jawa Barat

-          Sekarmadji Maridjan ( S.M karto suwiryo mempunyai cita - cita untuk mendirikan negara islam Indonesia )

-          Ditanda tangani perjanjian renville ( 8 desember 1974 ) yang menyebabkan TNI hijrah ke Jawa Tengah.

-          Tanggal 7 Agustus 1949 di desa Cisayong, kartosuwiryo mengumumkan terbentuknya NII. 

Cara Penanggulangannya

-          Tahun 1960 dilaksanakan operasi pagar betis di gunung Geber oleh pasukan TNI dan rakyat.

-          Latrosuwiryo tertangkap di puncak gunung Geber pada tanggal 4 juni 1962, selanjutnya dijtuhi hukuman mati.

b)     DI / TII  di Jawa Tengah

-          DI / TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah dengan daerah operasi Brebes, Pekalongan dan Tegal.

-          Memproklamasikan berdirinya NII di desa Pangarasan, Tegal dan menjalin hubungan dengan Kartusuwiryo di  Jawa Barat pada tanggal 23 Agustus 1949.

Cara Penanggulangannya

-          Dilancarkan operasi militer yang diberi nama Gerakan Benteng Negara ( GBN ).

-          Dilancarkan operasi guntur pada 1954 sehingga  akhirnya gerombolan dapat dihancurkan.

c)      DI / TII di Sulawesi Selatan

-          DI / TII dipimpin oleh Kagaar Muzakar

-          Kagaar Muzakar dan pasukannya sebelumnya ialah pejuang kemerdekaan Indonesia, ia aktif berjuang  di pulau Jawa. Setelah perang berakhir, ia kembali ke Sulawesi Selatan memimpin laskar rakyat yang selanjutnya bergabung dengan KGGS ( Komando Geriliya Sulawesi Selatan ).

-          30 April 1950 Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintaah untuk mengusulkan agar semua anggota KGGS dimasukkan dalam APRIS.

-          Pemimpin menolak usul tersebut, namun pemerintah pusat dan pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan untuk memasukan semua anggota KGSS ke dalam Corps Tjadangan Nasional dengan Kahar Muzakar sebagai pemimpin.

-          Kebijakan tersebut tidak ditanggapi oleh Kahar Muzakar. Tanggal 17 agustus 1951 Kahar Muzakar dan pasukannya melarikan diri ke hutan. Tahun 1952 Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai bagian dari NII Jawa Barat.

Cara Penanggulangannya

-          Dengan dijalankannya operasi militer.

-          Tahun 1951 bulan Februari, ia ditembak mati oleh satuan pasukan TNI.

d)     DI / TII di Aceh

-          DI / TII di Aceh dipimpinn oleh Daud Beureuh.

-          Perang kemerdekaan berakhir dan negara kita menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, maka status Aceh diturunkan.

-          Kebijakan tersebut ditentang oleh Daud Beureuh. Pada tanggal 21 September 1953 mengeluarkan maklumat penyatuan aceh kedalam NII pimpinan Kartosuwiryo.

Cara Penanggulangannya

-          Pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah dengan kekuatan bersenjata.

-          Pada tanggal 17 – 22 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Melalui musyawarah itu akhirnya dicapai penyelesaian secara damai.

e)      DI / TII di Kalimantan Selatan

-          Pemberontakan dibawah pimpinan Ibnu Hadjar, mereka menamakan dirinya Kesatuan Rakyat Yang Tertindas ( KRYT ).

-          Pada tahun 1954 Ibnu Hadjar diangkat menjadi panglima TII untuk Kalimantan.

Cara Penanggulangannya :

-          Pemerintah menempuh upaya damai melalui berbagai musyawarah dan operasi militer.

-          Pada Bulan Juni 1963 Gerakan Pahlawan berakhir, Ibnu Hadjar dan anak buahnya menyerahkan diri secara resmi.

-          Maret 1965 Panglima Militer menjatuhkan hukuman Mati kepada Ibnu Hadjar.

8.      Demokrasi Terpimpin ( 1951 – 1965 )

           

Dekrit presiden 5 juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari berbagai kalangan. Dekrit itu dipandang sebagai upaya mencari jalan keluar dari kemacetan politik akibat kegagalan konstituante menyusun konstituante baru, namun harapan itu hilang karena UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 yang menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah hanya menjadi slogan - slogan kosong belaka.

Pada periode ini yang menonjol dalam sistem pemerintahan kita adalah terbatasnya peran parpol, berkembangnya pengaruh komunis, dan peranan ABRI sebagai unsur sosial politik semakin tampak sehingga aspek kehidupan menggunakan prinsip sistem demokrasi terpimpin.

Cara Penyelesaiannya

Berbagai bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 memancing reaksi berbagai pihak untuk mengoreksinya. Akhirnya orde Baru tampil ke pentas politik dengan tujuan untuk menata sistem pemerintahan negara yaitu berupaya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara resmi.

TRIKORA

Jalur diplomasi yang dilancarkan di lembaga internasional dan konfrontasi ekonomi masih belum mampu menggoyahkan sikap Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961 presiden Soekarno pada sebuah rapat raksasa di Yogyakarta mengumumkan Trikora ( Tiga Komando Rakyat ) menyatakan hal - hal :

§  Gagalkan pembentukan negara boneka Papua – Belanda.

§  Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

§  Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan, tanah air dan bangsa.

9.      G 30 S PKI ( 1965 )

Tahun 1948 PKI  pernah melakukan pemberontakan di Indonesia, khususnya di Madiun yang dipimpin oleh Muso. Tokoh-tokoh golongan muda PKI seperti DN Adityono, Lukman, dan Sudirman menjalankan strategi baru untuk kembali melakukan pemberontakan pada tahun 1965, taktik dilakukan untuk mencari kawan sebanyak mungkin supaya mereka melupakan kesalahan yang dilakukan PKI.

Pada tahun 1957 corak komunis organisasi-organisasi tersebut baru mulai tampak pada masa demokrasi terpimpin. Paham nasakom bangkit kembali. Pada bulan September 1965, PKI mengadakan latihan kemiliteran bagi anggotanya, latihan itu disamarkan sebagai latihan sukarelawan untuk konfrontasi dengan Malaysia.

PKI akhirnya mulai bergerak pada hari Kamis malam tanggal 30 September 1965 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Pimpinan                           : D. N. Aidit

Pimpinan Pelaksana          : Syam

Pimpinan Militer Udara    : Letkol Untung Sutopo, Kolonel A . Latief,

  Mayor Suyono.

Pimpinan Militer               : Syam dan Pono

Pada tanggal 10 Oktober 1965 Letkol Untung Sutopo memberikan perintah yang terbagi dalam tugas-tugas:

a)      Menculik para perwira tinggi ( 7 orang ).

b)      Menguasai kota Jakarta.

c)      Melaksanakan pembunuhan.

d)     Melaksanakan penguburan korban - korban pembunuhan.

Di Jawa Tengah  PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso, Komando Korem 072 / Yogyakarta, keduanya diculik pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh pemberontak PKI.

Cara Penyelesaiannya

Dilakukan operasi militer, operasi penumpasan dimulai tanggal 1 Oktober 1965 yang dilakukan oleh unsur-unsur resimen para komando angkatan darat. Langkah yang dilakukan adalah :

§  Merebut kembali studi RRI Pusat dan Kantor Telekomunikasi.

§  Membebaskan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.

§  Pembersihan yang dilakukan di daerah Lubang Buaya (2 Oktober 1965).

Pada tanggal 3 Oktober 1965 di sebuah sumur tua ditemukan para korban pembunuhan PKI, kemudian 5 Oktober 1965 jenazah keenam perwira tinggi dan enam perwira menengah tersebut dimakamkan di taman Makam Pahlawan Kalibata.

10.  Surat Perintah Sebelas Maret ( Supersemar )

Ketika sedang melaksanakan sidang paripurna kabinet Dwikora yang diadakan di Istana Negara munculnya peristiwa Supersemar. Sidang ini membicarakan masalah usaha mencari jalan keluar dari krisis nasional. Tindakan ini diikuti oleh tiga orang waperdam, yaitu:

§  Waperdam I    ( Dr. Soebandrio ).

§  Waperdam II   ( Dr. Chaerul Saleh ).

§  Waperdam III             ( Dr. J. Leimena )

Sementara itu 3 orang perwira tinggi TNI AD, yaitu:

§  Mayjen TNI Basuki Rahmat.

§  Brigjen TNI M. Yusuf.

§  Brigjen TNI Amir Mahmud.

Ketiga perwira ABRI menemui Letjen Soeharto di Bogor dan menyampaikan pesan bahwa ia sanggup memulihkan stabilitas keamanan dan politik . Dengan didampingi oleh ke - 6 Waperdam. Setelah dibahas bersama, akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk membuat konsep dengan memerintahkan Brigjen TNI Subur & Mentjakrabiwrawa berupa surat perintah bagi Letjen Soeharto dan kemudian ditandatangai oleh Presiden. Isi surat tersebut adalah :

§  Agar Letjen Soeharto atas nama presiden Soekarno mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban pemerintah Indonesia.

§  Untuk menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden demi keutuhan bangsa dan negara RI.

Pada tanggal 12 Januari 1966, masa mendatangani DPR - GR dan dipelopori oleh KAMMI dan KAPPI mengajukan 3 buah tuntutan rakyat (TRITURA) yang isinya:

§  Pembubaran PKI.

§  Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S-PKI.

§  Turunkan harga.

Menurut presiden mandat tersebut yang berupa surat perintah itu bukan merupakan pengalihan kekuasaan. Hingga saat ini banyak kalangan yang mempertanyakan peralihan kekuasaan dan keaslian dan syahnya Supersemar. Turunnya Supersemar telah membuka Orde Baru dalam sejarah Indonesia.

11.  Terpuruk Ekonomi ( 1947 )

Tahun 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa, keadaannya berlangsung sagat tragis dan tercatat paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober 1929 awal resesi ekonomi yang disebut malaise.

Selama periode 9 bulan pertama 1998, merupakan periode paling hiruk – pikuk dalam perekonomian. Dana Moneter Internasional ( IMF ) mulai turun tangan sejak Oktober 1997, namun tidak bisa memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar Bath di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi dan berlanjut pada krisis politik.

Akhirnya berkembang menjadi krisis total. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp. 4.850 /dollar AS pada tahun 1997 meluncur cepat ke level sekitar Rp 17.000 /dollar AS pada 22 JAnuari 1998.

Sektor konstitusi adalah sektor yang paling terpukul selain itu manufaktur dan perbankan melakukan gelombang besar. Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Kemarahan rakyat atas ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan krisis di tengah harga - harga yang terus naik dan PHK, kerusuhan di ibu kota dan berbagai wilayah yang menuntut tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Pemburukan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dengan cepat ini terus berlangsung hingga kuartal kedua, bahkan kuartal ke – 3 1998.

12.  Korupsi Kolusi Nepotisme ( KKN ) ( 1998 )

Korupsi menurut definisi Transparency International adalah perilaku pejabat politik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya mereka yang dekat dengannya.

Kajian Transparency International menyebutkan dalam beberapa tahun, Indonesia menduduki papan atas sebagai Negara terkorup di dunia. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) menyebutkan hal – hal yang menjadi sebab berlangsungnya korupsi berasal dari 4 aspek yakni Aspek Individu Pelaku, Aspek dari Organisasi, Aspek Tempat Individu dan Organisasi dan Aspek Peraturan Perundang – undangan.

      Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diatasi bila masyarakat ikut aktif. Korupsi mudah timbul karena adanya peraturan Monopolistic yang hanya menguntungkan kroni penguasa, peraturan kurang memadai, sanksi yang terlalu ringan, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang – undangan.

Langkah – langkah yang disarankan dalam pemberantasan korupsi :

a)      Lakukan diagnosa jenis korupsi dan luas sebarannya.

b)      Susun sebuah strategi dengan fokus pada sistem hal – hal pokok yang perlu dipertimbangkan.

c)      Perubahan yang lebih luas dan didalam tubuh pemerintah.

13.  Disintegrasi ( 1999 )

Tahun 1965, Timor Timur telah dijajah oleh Portugis. Ada beberapa partai politik yang dibentuk pada masa penjajahan itu, antara lain FRETELIN atas bantuan Portugis secara sepihak memproklamirkan “Republik Demokrasi Timor Timur”.

Integrasi Timor Timur ke Indonesia diperkuat oleh :

§  UU No. 7 Tahun 1976 yang dikeluarkan oleh DPR RI tanggal 17 Juli 1976.

§  Tap MPR No. VI / MPR / 1978.

Pada tahun 1999 Portugis sebagai Negara yang dulu menjajah Timor Timur, selalu mempermasalahkan status Timor Timur dalam dunia Internasional ( PBB ). Faktor – faktor yang menyebabkan PBB dan Portugis memunculkan kembali masalah Timor Timur antara lain :

§  PBB belum mengakui Integrasi Timor Timur ke Wilayah RI.

§  PBB menganggap bahwa Timor Timur sebagai kawasan yang belum memiliki pemerintahan sendiri.

§  Perubahan politik di Indonesia akibat runtuhnya Orde Baru.

Cara penanggulangannya

§  Diadakan perundingan Tri Parnt oleh Indonesia, Portugis dan PBB di New York tanggal 5 Mei 1999, menghasilkan kesepakatan jajak pendapat.

§  PBB membentuk ( UNAMET ) United Mission In East Timor.

Pada tanggal 30 Agustus 1999 dilakukan jajak pendapat yang diikuti oleh 451.792 penduduk Timor Timur adalah :

-          78, 5 % penduduk memilih memisahkan diri dari Indonesia.

-          21, 5 % penduduk menerima otonomi khusus yang ditawarkan oleh Indonesia.

Prinsip penyelesaian menggunakan Prinsip Azas Demokrasi melalui pelaksanaan jajak pendapat oleh penduduk Timor Timur.

14.  Reformasi ( 2000 )

            Gerakan reformasi yang dimotori kalangan mahasiswa berhasil menumbangkan 32 tahun Kekuasaan Represif yang dicengkeramkan pemerintah Orde Baru dibawah Pimpinan Jenderal Besar Soeharto. Harapan rakyat kehidupan akan lebih baik setelah lengsernya Soeharto yang disebabkan keadaan masyarakat yang sangat tertekan dengan Krisis Ekonomi.

            Munafrizal Manan dalam bukunya “Gerakan Rakyat Melawan Elite” menyatakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia merupakan rentetan krisis serupa . Memasuki tahun 1998 aksi mahasiswa mulai marak bahkan menggila ketika hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat ( SU MPR ) 11 Maret 1948.

            Aksi mahasiswa yang menggila dan merata diseluruh perguruan tinggi Indonesia terjadi Tragedi Semanggi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak oleh aparat. Kerusuhan Mei terjadi pada tanggal 13 – 14 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa di kota lain.

            Pada masa – masa setelah itu banyak orang terkecoh dengan istilah Reformasi, mereka menyebut tindakan ke jalan di sebut reformasi, tindakan penjarahan disebut reformasi, tindakan kerusuhan disebut reformasi, padahal Tujuan Reformasi yang sebenarnya adalah untuk mewujudkan :

§  Kehidupan politik yang demokratis, Kebijaksanaan Ekonomi.

§  Penegakan hukum yang berdasarkan nilai – nilai kebenaran dan rasa keadilan.

§  Menghilangkan praktek – praktek KKN di segala bidang kehidupan.

15.  Demo – Demo ( 2001 )

Demo mulai merakyat setelah runtuhnya masa orde baru pada masa Pemerintahan Soeharto. Rakyat leluasa menyerukan aspirasi pendapat atau opini pada masa reformasi. Pada umumnya demo dilakukan setelah aspirasi rakyat yang disampaikan melalui perundang – undangan di ruangan direksi pemerintahan. Beberapa contoh demonstrasi yang masih hangat, serta melibatkan banyak orang :

§  Demo mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 menuntut Reformasi.

§  Demo puluhan ribu orang buruh pada hari Senin, 1 Mei 2006. Para buruh meminta anggota DPR untuk tidak membahas Draf Revisi UU No. 13 tahun 2003 yang isinya dinilai sangat merugikan para buruh.

§  Demo pengesahan RUU APP, ribuan orang memenuhi beberapa ruang jalan utama di Jakarta tanggal 21 Mei.

Cara mengatasi tindakan demo seperti yang terjadi selama ini adalah pemerintah terus berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyatnya dengan cara mendengarkan aspirasi yang disampaikan dan kemudian membahasnya.

16.  Otonomi Daerah ( 2002 )

      Otonomi Daerah  dianggap menghambat Ketahanan Nasional, karena buah dari otonomi ini tidak sedikit yang menjadi kesalahpahaman atau iri antar daerah. Otonomi Daerah di Indonesia ditetapkan sejak 1 Januari 2001, saat itu UU No. 22 Tahun 1999 berlaku efektif. UU ini dikenal sebagai UU Otonomi Daerah yang menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan yang berhubungan dengan masalah Otonomi Daerah.

      Pada awalnya pemberlakuan Otonomi Daerah adalah untuk memudahkan aspek pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pada hakikatnya banyak hal – hal yang di politisi oleh pihak – pihak tertentu agar pelaksanaan Otonomi Daerah hanya menguntungkan dirinya.

Otonomi Daerah yang berkembang pada masa Reformasi dan Demokrasi yang menyebabkan ada kehendak untuk membuat provinsi atau kabupaten baru. Tetapi dibalik itu adalah karena kehendak tersebut disampaikan oleh petinggi yang hanya ingin kebagian rejeki atau jabatan saja, sehingga mengorbankan banyak orang.

17.  GAM ( Gerakan Aceh Merdeka )

      Pada bulan Desember 1976, rakyat Aceh menggabungkan diri dalam GAM dibawah pimpinan Teuku Hasan Tiro yang masih keturunan  Cik Dik Tiro, pahlawan Aceh yang tidak pernah menyerah kepada Belanda. Memproklamasikan keberadaan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) dengan mengibarkan bendera Aceh serta menentukan bahwa 4 Desember sebagai tanggal Kemerdekaan Aceh. Sejak itulah gerakan perlawanan bersenjata di Aceh oleh angkatan ( bersenjata ) GAM. Pemerintah Orde Baru menyikapi hal ini dengan mengirimkan AD ( Angkatan Darat ) untuk menumpas gerakan tersebut yaitu dengan menangkap, menghukum mati, atau mengusir sebagian besar pimpinan GAM ke pengasingan. Walaupun kelihatannya gerakan tersebut dapat ditumpas pada awal 1980 – an, GAM bangkit kembali pada tahun 1988 – 1989. Pemerintah RI pada masa Orde Baru, kemudian memberlakukan Daerah Operasi Militer ( DOM, 1988 – 1989 ). Banyak pengamat mengatakan bahwa disatu sisi kebijakan ini telah berhasil menciptakan Stabilitas Keamanan di Aceh khususnya dan Stabilitas Politik pada umumnya. Namun, dampak dari DOM adalah rakyat Aceh sangat trauma dan menderita karena operasi ini telah membawa korban yang tidak sedikit.

      Selain GAM juga muncul gerakan yang menuntut kemerdekaan Aceh, antara lain Sentral Informasi Referendum Aceh ( SIRA ) yang menuntut dilangsungkannya Referendum di Aceh dari RI secara hukum yaitu melalui referendum. Dengan referendum khusus itu mereka yakin memenangkan opsi Aceh Merdeka.

      Keinginan Aceh lepas dari NKRI dipicu oleh rasa ketidakpuasan masyarakat Aceh pada umumnya dan GAM khususnya terhadap pemerintah RI. Rakyat Aceh merasa bahwa Aceh hanya dijadikan sebagai daerah Eksploitasi SDA. Proyek – proyek lebih menguntungkan pemerintah pusat dan pihak asing daripada orang Aceh sendiri, yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah tersebut. Rakyat Aceh tidak dapat menikmati kesejahteraan. Pemicu kedua adalah munculnya kecemburuan sosial di kalangan orang – orang miskin kota. Mereka membenci masuknya orang Jawa dalam jumlah besar, termasuk orang yang lebih miskin lagi pindah ke Aceh dengan bantuan Departemen Transmigrasi.

Usaha untuk meredakan ketegangan di Aceh telah diupayakan pada tanggal 9 Desember 2002, diadakan perundingan diantara pemerintah RI dan GAM di Jenewa, Swiss atas prakarsa Henri Durent Centre, yang dikemas dalam program “Jeda Kemanusiaan”. Upaya perundingan ini dapat mewujudkan kehidupan damai di Aceh.

Pada tanggal 28 Januari 2005, Pemerintah dan GAM kembali mengadakan perundingan yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia dengan fasilitator Chris Management Initiativa pimpinan Ahtisuari.

3. Kelebihan dan Kekurangan Presiden - Presiden RI

a.      Soekarno ( 17 Agustus 1945 s.d 11 Maret 1966 )

Kelebihan

·         Mengambil tindakan ekstra kontrasional.

·         Mengeluarkan dekrit presiden untuk mengakhiri demokrasi liberal.

·         Kuatnya kewibawaan presiden.

·         Terselenggaranya pemilu.

·         Terlaksananya KAA yang merupakan kerjasama internasional dan solidaritas antar bangsa.

Kekurangan

·         Terjadinya pemberontakan diberbagai daerah seperti DI / TII, PKI.

·         Kesalahan dalam perwujudan demokrasi terpimpin.

·         Loyalitas yang berlebihan, sehingga komunisme cepat berkembang.

·         Orientasi politik lebih menekankan dengan Negara - negara komunis.

b.      Soeharto ( 11 Maret 1966 s.d 21 Mei 1998 )

Kelebihan

·         Dijalankannya pancasila dengan murni dan konsekuen .

·         Tercapainya kesejahteraan bangsa diberbagai daerah.

·         Keamanan kuat.

·         Tercapainya swasembada pangan.

·         Dijalankanya PELITA ( pembangunan lima tahun ).

Kekurangan

·         KKN dalam pemerintahan yang sudah menjamur.

·         Demokrasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

·         Terjadi ketidakadilan dibidang hukum sehingga banyak rekayasa pada pos peradilan.

·         Orientasi politik lebih mengarah kepada Negara - negara barat.

c.       Bj. Habibie ( 21 Mei 1998  s.d 15 Oktober 1999 )

Kelebihan

·         Adanya kebebasan pers.

·         Pemisahan dwifungsi ABRI.

·         Kebebasan mendirikan parpol.

·         Pemberian otonomi luas kepada Timor Timur.

·         Amandemen UUD 1945.

Kekurangan

·         Kebebasan yang diberikan terlalu berlebihan .

·         Supermasi hukum dan HAM.

·         Adanya kerusuhan-kerusuhan seperti di Ambon, Sabas, dan GAM.

·         Peculikan aktivis rakyat.

·         Baligate.

·         Embargo militer RI oleh AS.

d.      Abdurrahman Wahid ( 20 Oktober 1999 s.d 23 Juli 2001 )

Kelebihan

·         Menggalang banyak kerjasama dengan luar negeri.

·         Mdncari banyak investor asing.

·         Pemberian otonomi seluas-luasnya.

Kekurangan

·         Adanya pengolokan rakyat diberbagai daerah.

·         Konflik antar etnis.

·         Pengangguran meningkat.

·         Meningkatnya jumlah penduduk miskin.

·         Menumpuknya  hutang luar negeri.

·         Terjadi konflik antar elit politik.

·         Menurunnya wibawa aparat sipil maupun militer di masyarakat.

·         Menurunnya kepercayaan investor asing.

e.       Megawati Soekarno Putri ( 23 Juli 2003 s.d september 2004 )

Kelebihan

·         Pencabutan enbargo militer AS.

·         Pemilu langsung.

·         Pemulihan ekonomi.

·         Nasionalis sejati.

Kekurangan

·         Sempat terdapat beda pendapat mengenai boleh tidaknya waita menjadi presiden.

·         Kurang tanggap dalam mengatasi kondisi darurat.

·         Melakukan operasi militer di Aceh.

f.       Susillo Bambang Yudhoyono ( september 2004 s.d sekarang )

Kelebihan

·         Kepercayaan rakyat terhadap TNI telah pulih.

·         Bertindak cepat dalam setiap peristiwa darurat misal bencana alam.

·         Pencabutan embargo militer AS.

Kekurangan

·         Pengendapan peradilan soeharto.

·         Kecolongan tehadap 43 warga Papua yang mendapat suaka dari Australia.

·         Belum mampu memulihkan perekonomian kembali.

4. HTAG yang  membahayakan Integritas NKRI

Sepuluh contoh HTAG yang membahayakan integritas NKRI, yaitu :

1)      Komunisme

~ Suatu paham ajaran komunis yang bersifat atheis. Pada prinsipnya masyarakat komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi kesadaran nasional dan membangun negara berdasarkan kelas.

2)      Liberalisme

~ Titik tolak dan paham individualisme yang berdsarkan hak dan kebebasan individual, yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa kecuali dengan persetujuannya.

3)      Fasisme dan Militerisme

~ Pada dasarnya suatu paham yang mendambakan sutu negara yang kuat dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal dengaan membangun orientasi pada nasionalisme eksklusif dengan mengandalkan kekuatan militer sehingga menganggap rendah harkat dan martabat bangsa serta manusia yang lain.

4)      Pragmatisme

~ Pada hakikatnya hanya menghargai manfaat dan hasil akhir penanggulangan dan pencegahan diatas / HTAG.

a)      Berfikir integralistik.

b)      Meningkatkan permusyawaratan di pembudayaan P4.

c)      Membina kerukunan umat beragama.

d)     Meningkatkan kepada hukum, moral, dan agama.

e)      Meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan kritis.

f)       Meningkatkan patriotisme dan kesetiakawanan sosial.

5)      Sentralisme

~ Pengelolaan suatu pemerintahan secara terpusat dan menimbulkan / menumbuhkan apatisme damn frustasi dari daerah-daerah, serta menghambat kemajuan dan perkembangan daerah.

6)      Etatisme

~ Sistem ini menunjukan pemerintahan dengan kekuasaan sepenuhnya ada ditangan negara. Jadi negaralah yang mengatur seluruh kehidupan.

7)      Separaisme

~ Sistem kesatuan negara RI yang memberi kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan negara dan bangsanya namun tidak menghendaki adanya negara dalam negara.

8)      Sektor - Sentrisme

~ Suatu sistem dimana pelaksanaan operasional setiap sektor atau pimpinan, tidak berjalan sendiri tanpa memikirkan kepentingan atau kerjasama sektor lain.

9)      Absolutisme

~ Suatu sistem pemerintahan dengan kekuasaan absolute / mutlak artinya tidak adanya pembagian kekuasaan.

10)  Diktator

~ Manifestasi sistem pemerintahan dengan kekuasaan secara utuh dipegang oleh satu tangan baik kelompok atau partai tunggal.

Penanggulangan HTAG diatas adalah :

a)      Mengusahakan sistem logilasi nasional yang terpadu.

b)      Menciptakan pranata sosial yang terbuka dan dinamis.

c)      Menciptakan pranata-pranata sosial yang didasari semangat kepentingan bersama.

d)     Menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

e)      Membina pola hubungan sosial yang adil.

f)       Membina pola hubungan sosial yang demokratis.

g)      Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

h)     Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan dan bersifat menggugah kemampuan.